Satuan Pengawasan Internal dan Manajemen Risiko

1.  PENDAHULUAN

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun Perkebunan Nomor XP-SURKP/11.05 tanggal 22 Maret 2011, tentang Struktur Organisasi Dana Pensiun Perkebunan, dan dirubah melalui Surat Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun Perkebun, Nomor XP-SURKP/11.05 tanggal 22 Maret 2011, tentang  Struktur Organisasi Dana Pensiun Perkebunan.

Kedudukan SPI & MR merupakan Satuan yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama yang dalam pelaksanaan tugasnya kepala SPI & MR membawahi Urusan Pengawasan Operasional dan Urusan Pengawasan Keuangan serta Urusan Manajemen Risiko.

Karena peran dan fungsinya yang sangat strategis dalam manajemen pengelolaan dana pensiun, maka struktur organisasi SPI & MR adalah sebagai berikut :

A Bagan SPI & MR

 

2.  SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI)

A.  Latar Belakang

Untuk melakukan pengujian atas sistim pengendalian internal (internal control) guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasi serta meminimalkan risiko dalam upaya membantu pencapaian kinerja dana pensiun yang optimal sesuai dengan tuntunan pengelolaan usaha dana pensiun, sehingga dapat memuaskan Stakeholder.

Berdasarkan kepada Surat Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun Perkebunan Nomor XP-SURKP/08.02, tanggal 18 Pebruari 2008, tentang Struktur Organisasi Dana Pensiun Perkebunan, dibentuklah Satuan Pengawasan Internal (SPI).

Disamping itu sejalan dengan terbitnya POJK Nomor 16/POJK.05/2016 tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun, yang mewajibkan kepada Dana Pensiun memiliki Pedoman Tata Kelola, maka diharapkan SPI menjadi suatu Satuan Kerja yang berperan aktif dalam melakukan pengawasan dalam rangka kesesuaian dan kepatuhan terhadap penerapan Pedoman Tata Kelola DAPENBUN yang baik (Good Pension Fund Governance )

 

B. Visi dan Misi

1)  Visi        : Menjadikan Satuan Pengawasan Internal yang kompeten, terpercaya dalam  menditeksi dan mengantisipasi serta mengatasi terjadinya pelanggaran ketentuan dan risiko kerugian

2)  Misi       : Melakukan pengawasan yang efektif dan analisa berbasis risiko

 

 C. Maksud dan Tujuan

1)  Maksud  : Satuan Pengawasan Internal (SPI) adalah penilai Independen yang merupakan Satuan Kerja dari struktur pengendalian internal perusahaan yang berfungsi menguji dan mengevaluasi keandalan dan efektivitas sistem pengendalian perusahaan secara keseluruhan

Peran SPI adalah membantu manajemen dan unit kerja lainnya didalam pencapaian sasaran perusahaan. Untuk itu, SPI memberikan bantuan berupa analisa, penilaian, rekomendasi, konsultasi dan informasi mengenai aktivitas yang direviewnya kepada unit kerja lainnya melalui pimpinan perusahaan

2)  Tujuan   : Menjaga ketaatan terhadap sistem dan prosedur yang berlaku, Meningkatkan efisiensi dan efektivitas biaya, Menjaga keamanan asset perusahaan dari pemborosan, pencurian dan kehilangan, Menjaga ketepatan pembukuan/pelaporan, perhitungan/kalkulasi biaya, analisa ratio setiap unit kerja sesuai kebijakan akuntansi yang berlaku.

 

D. Tugas Internal

 Internal audit bertugas membantu Direksi dalam menilai efektivitas Sistem Pengendalian Intern ( Internal Sistem Control ) yang pokok-pokoknya diuraikan sebagai berikut :

1)  Memberikan rekomendasi mengenai peyempurnaan Sistem Pengendalian Intern (Sistem dan Prosedur/MIS, Pedoman Tata Kelola & Enam belas Pedoman Kebijakan RKAPB);

2)  Mengidentifikasikan hal-hal yang memerlukan perhatian manajemen unit kerja;

3)  Memberikan laporan/penjelasan atas hasil pemeriksaan kepada Komite Audit perusahaan sesuai persetujuan Direksi;

4)  Melakukan review atas perencanaan dan pelaksanaan audit unit kerja di Kantor Pusat dan Cabang-cabang untuk memastikan bahwa audit telah dilaksanakan sesuai rencana, memadai untuk manajemen;

5)  Memberikan konsultasi dan koordinasi kepada unit kerja di perusahaan mengenai ketaatan terhadap sistem internal control; dan

6)  Melaksanakan tugas lain yang diberikan Direksi.

F. Wewenang

 Satuan Pengawasan Internal (SPI) mempunyai wewenang akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap dokumen, pencatatan, personal, sumber daya/dana fisik kekayaan perusahaan lainnya diseluruh Bagian dan Cabang DAPENBUN untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas auditnya. Ruang lingkup kerja SPI tidak hanya meliputi pemeriksaan dan evaluasi terhadap keandalan efektivitas Sistem Pengendalian Internal perusahaan serta kualitas kinerja perusahaan serta kualitas kinerja perusahaan, tetapi juga termasuk pelaksanaan tugas khusus Direktur Utama

 G. Tanggung Jawab

Tanggung jawab Satuan Pengawasan Internal (SPI) adalah memberikan analisa, penilaian, rekomendasi, konsultasi dan informasi mengenai aktivitas yang diaudit sesuai dengan standar audit dan standar perilaku perofesional yang dituntut Kode Etik. Tanggung jawab ini meliputi juga koordinasi pelaksanaan audit yang dilakukan oleh auditor eksternal dan komite audit sehingga tujuan audit semua pihak tercapai. SPI  berada dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

 

3. MANAJEMEN RISIKO (MR)

 A. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi, kegiatan perusahaan, baik Lembaga Keuangan maupun Lembaga Usaha lainnya mengalami perkembangan yang sangat pesat dan berlaku menyeluruh. Semua kegiatan usaha tersebut tidak pernah bebas dari dan harus selalu berhadapan dengan kemungkinan timbulnya berbagai jenis risiko. Kunci keberhasilan dari setiap pelaku usaha tersebut sebagian besar tergantung pada cara dan keberhasilan penanganan risiko-risiko tersebut. Demikian pula halnya dengan DAPENBUN, penerapan Manajemen Risiko sangat penting untuk kelangsungan kegiatan DAPENBUN, mengingat fungsi dan peran yang diembannya.Sehubungan dengan adanya kemungkinan timbulnya risiko pada berbagai bidang dalam berbagai bentuk tersebut, DAPENBUN tidak terlepas dari keharusan adanyaManajemen Risiko dan dilaksanakannya tindakan-tindakan Manajemen Risiko secara menyeluruh. Kegiatan Manajemen Risiko (Risk Management) DAPENBUN dilakukan berdasarkan pada penetapan dan penerapan Pedoman/Kebijakan Manajemen Risikodan harusselalu dilaksanakan untuk memelihara efektifitas kegiatan Manajemen Risiko dan kinerja dari DAPENBUN.

B. Penerapan Manajemen Risiko DAPENBUN

 Manajemen Risiko (MR) dalam usaha pencapaian sasaran kerjanya akan lebih menekankan pada efektivitas fungsinya sebagai pemantauan pelaksanaan Manajemen Risiko melalui kerja sama dengan pihak-pihak terkait, berlandaskan pada prinsip-prinsip Tata Kelola Dana Pensiun yang baik (Good Pension Fund Governance), sehingga diharapkan akan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan DAPENBUN.

Dengan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK):

1)  Nomor 10/POJK.05/2014 tanggal 27 Agustus 2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, dimana Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank wajib Penilaian tingkat risiko sesuai peraturan OJK dan peraturan pelaksanaannya;

2)  Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 02/SEOJK.05/2015 tanggal 29 Januari 2015  tentang Penilaian Tingkat Risiko Dana Pensiun secara efektif dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2015 yaitu untuk penilaian tingkat risiko posisi per 31 Desember 2014;

3)  Nomor 1/POJK.05/2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dimana Lembaga Jasa Keuangan Non Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantuan dan pengendalian risiko.

4)  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.05/2016 tanggal 23 Februari 2016 tentang pedoman tata kelola Dana Pensiun.

5)  Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.05/2016 tanggal 14 April 2016 tentang pedoman penerapan manajemen risiko dan laporan hasil penilaian sendiri penerapan manajemen risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

DAPENBUN telah menyusun penilaian sendiri (self assesment) penerapan Manajemen Risiko tahun 2015 dan menyampaikan Hasil Penilaian Tingkat Risiko DAPENBUN kepada OJK melalui surat nomor : D.00/SB/403/25.II/2016 tanggal 25 Pebruari 2016.

DAPENBUN telah mengesahkan penyempurnaan Buku Pedoman (03) Pedoman / Kebijakan Manajemen Risiko dengan konsep Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi atau Enterprise Risk Management (ERM) secara efektif melalui tahapan identifikasi, pengukuran, pemantuan dan pengendalian risiko

 

 C.   Landasan Hukum

1)  Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3477)

2)  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja

3)  POJK Nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

4)  Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Tingkat Risiko Dana Pensiun

5)  POJK Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank

6)  Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.05/2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Laporan Hasil Penilaian sendiri penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

7)  POJK Nomor 16/POJK.05/2016 tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun

 

D.   Tahapan Manajemen Risiko Berbasis Korporat Terintegrasi

A Tahapan Manajemen Risiko

 E. Klasifikasi Risiko

Klasifikasi Jenis Risiko yang terdapatpada Dana Pensiun sesuai Peraturan OJK Nomor 10/ SEOJK.05/ 2014tanggal 27 Agustus 2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, mencakup sebagai berikut :

A Klasifikasi Risiko

 

 

 
         
    Tentang  
       
         
    Simulasi Manfaat Pensiun  
     
Untuk mengetahui simulasi perhitungan dana pensiun silahkan klik disini.
 
         
    Butuh Bantuan ?  
     
Jika anda memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai produk atau layanan Dapenbun, anda dapat menghubungi kami disini.
 

 

Copyright Dana Pensiun Perkebunan 2016 Webmail | Kontak