Beranda > Info Dapenbun > Berita Dapenbun > Hubungan Industrial Harus Harmonis
 

Hubungan Industrial Harus Harmonis

23 June 2010

“Untuk mendukung kondisi hubungan industrial yang harmonis, perlu dijaga keseimbangan kepentingan di antara karyawan dan pemegang saham, dalam hal ini Negara, bila perusahaannya merupakan BUMN”

KATA KUNCI tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Kementerian negara BUMN Dr. Muhammad Said Didu dalam ceramah umumnya di hadapan Pengurus Pleno FSPBUN di Hotel Sahid, Jakarta, pada 22 Mei 2009. Peran BUMN sebagai salah satu pilar perekonomian nasional Indonesia sebagaimana diamanatkan di dalam UUD 1945 Pasal 33, menuntut setiap pihak yang terlibat di dalamnya harus senantiasa dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dengan tujuan pertumbuhan BUMN berkelanjutan.Sesuai dengan UU BUMNdan UU Ketenagakerjaan, maka posisi karyawan BUMN ditunjukkan melalui penjelasan bahwa status karyawan BUMN adalah pekerja/buruh berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Pekerja BUMN sama seperti pekerja perusahaan swasta pada umumnya. UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 memasukkan pengertian perusahaan, selain perusahaan milik swasta, juga perusahaan milik negara/BUMN (Pasal 1 angka 6). Sedangkan UU Serikat Pekerja/Serikat Buruh Nomor 21 Tahun 2000 juga memasukkan pengertian perusahaan, selain perusahaan milik swasta, juga perusahaan milik negara/BUMN (Pasal 1 angka 8). Sementara, hak-hak dan kewajiban ketenagakerjaan karyawan BUMN sepenuhnya mengikuti ketentuan di bidang ketenagakerjaan.Sesuai dengan Pasal 102 UU Ketenagakerjaan, fungsi Pemerintah ialah menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, ,melaksanakan pengawasan dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Sedangkan, fungsi Pekerja ialah menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahlian, memajukan perusahaan serta memperjuangkan kesejahteraan Pekerja dan keluarganya. Sementara, fungsi

Manajemen ialah menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja dan memberikan kesejahteraan Pekerja/Buruh.Sesuai dengan ketentuan UU PT, UU BUMN, dan UU ketenagakerjaan, Hubungan Industrial adalah antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha/Direksi, Menteri BUMN dapat melakukan langkah-langkah Pembinaan dan pengawasan Pekerja/buruh merupakan kewenangan Direksi (operasional). Namun demikian, Menteri Negara BUMN selaku RUPS dapat meminta agar dalam pembuatan PKB, Direksi berkonsultasi dengan Kementerian Negara BUMN, khususnya berkaitan dengan beban-beban finansial yang ditimbulkan dari PKB, yang masuk ke dalam kewenangan Pemegang Saham/RUPS.dan system tunjungan yang tidak membebani perusahaan. BUMN sendiri menerapkan kebijakan remunerasi SDM berdasarkan aspirasi strategis, di mana sistemnya akan transparan, adil, kompetitif dan terukur, mengacu kepada kontribusi, kompetensi, kinerja individu dan perusahaan, sehingga dapat menarik, memotivasi dan mempertahankan karyawan yang berprestasi untuk mendukung pencapaian target dan pertumbuhan perusahaan serta mewujudkan cita-cita sebagai Global CompanyBentuk-bentuk Jaminan Kesejahteraan Karyawan BUMN dan Direksi serta Dewan Komisaris/Dewan Pengawas antara lain asuransi kesehatan di mana patokan manfaat dan premi dengan asuransi kesehatan yang disediakan oleh PT ASKES, manfaat bagi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas setara dengan produk Askes Diamond atau Askes Platinum.

Manfaat bagi Karyawan diberikan maksimum setara dengan produk Askes Gold dan Askes Komersial Standar dan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan masing-masing BUMN sesuai dengan ketentuan proses pengadaan yang berlaku. Apabila pemberian tunjangan/fasilitas kesehatan diselenggarakan secure internal oleh BUMN, maka total biaya pemberian tunjangan/fasilitas kesehatan tersebut tidak melampaui total biaya tunjangan/fasilitas asuransi kesehatan jika diselenggarakan oleh pihak eksternal secure kompetitif.Untuk dana pension, kebijakannya ialah bahwa iuran pasti, sesuai dengan kemampuan perusahaan, pembebanan dana perusahaan di luar kewajiban hukum, harus mendapatkan persetujuan RUPS dan karyawan jadi Direksi dipensiunkan dengan pangkat tertinggi dan hak-hak pensiunan tertinggi Sedangkan Jasa operasi merupakan penghargaan atas prestasi karyawan. Oleh karena itu kebijakannya adalah, diberikan apabila mencapai prestasi tertentu, pembebanannya dibandingkan dengan prestasi yang dicapai (persentase tertentu dari keuntungan).

 

 
         
    Info Dapenbun lainnya  
     

Kerja Sama DAPENBUN Dengan Bank SUMUT
27 February 2014

Rekonsiliasi Kepesertaan Dana Pensiun Perkebunan (DAPENBUN) Semester II/2013
18 February 2014

Berita Duka Cita Mantan DIRUT DAPENBUN
22 January 2014

Berita Duka Cita
9 January 2014

SOSIALISASI PROGRAM PENSIUN DAPENBUN
25 November 2013

+ Info Dapenbun lainnya

 
         
    Simulasi Manfaat Pensiun  
     
Untuk mengetahui simulasi perhitungan dana pensiun silahkan klik disini.
 
         
    Butuh Bantuan ?  
     
Jika anda memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai produk atau layanan Dapenbun, anda dapat menhubungi kami disini.
 

 

Copyright Dana Pensiun Perkebunan 2012 | Developed by Evolutionteams.com